Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sekitar Rp2.400 triliun dana kredit perbankan belum dicairkan (undisbursed loan). Kondisi ini mendorong OJK mengusulkan konsep Indonesia Incorporated sebagai pendekatan kebijakan lintas sektor guna menggenjot permintaan kredit.
Usulan disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPB) OJK Dian Ediana Rae dalam acara Outlook Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Simak penjelasan lengkap dari desakarangbendo.id berikut ini mengenai detail usulan OJK hingga data terkini likuiditas perbankan.
“Pendekatan kita tentu harus Indonesia Incorporated. Tidak ada pilihan lain. Semua pihak harus me-review kebijakannya, kemudian akan diarahkan ke mana sebetulnya kita sebagai negara yang besar ini,” ujar Dian, dikutip dari Antara.
Konsep ini diajukan sebagai kerangka agar kebijakan industri, investasi, perdagangan, dan pembiayaan bergerak searah. Tanpa koordinasi lintas sektor, menurut Dian, sulit mengharapkan perekonomian yang lebih baik.
Dian menegaskan bahwa likuiditas perbankan saat ini sebenarnya mencukupi. Namun, dana tersebut belum tersalurkan optimal ke sektor riil.
“Likuiditas cukup. Bahkan Pak Menteri Keuangan menambah Rp200 triliunan. Tapi Rp2.400 triliun itu masih ada, belum dicairkan. Ini yang urgent, atasi persoalan ini secara lebih sistemik,” jelas dia.
Dian juga menanggapi isu suku bunga kredit yang lambat turun meski BI-Rate telah dipangkas. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), transmisi penurunan BI-Rate sebesar 125 basis poin (bps) selama 2025 baru menghasilkan penurunan bunga kredit sebesar 39 bps.
| Indikator | Awal 2025 | Desember 2025 | Selisih |
|---|---|---|---|
| BI-Rate | Turun 125 bps | – | -125 bps |
| Suku Bunga Kredit | 9,20% | 8,81% | -39 bps |
Dian menjelaskan, rezim suku bunga tinggi yang berlangsung cukup lama membuat penyesuaian di perbankan membutuhkan waktu.
Terkait tudingan “lazy bank” karena perbankan lebih memilih menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Dian membantah anggapan tersebut.
“Kalau kredit itu di atas 9 hingga 10 persen, yang pasti lebih menguntungkan. Kalau ada demand kredit, ya pasti orang ambil kredit, ngapain pula ke SBN. Itu bagian dari strategi saja menaruh di SBN dulu,” jelas Dian.
Berdasarkan catatan OJK, likuiditas perbankan tetap memadai dengan seluruh rasio di atas threshold.
| Rasio Likuiditas | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| AL/NCD | 126,15% | Di atas threshold |
| AL/DPK | 28,57% | Di atas threshold |
| LCR | 200,97% | Di atas threshold |
Pada 2025, kredit tumbuh 9,63 persen yoy menjadi Rp8.586 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,83 persen yoy menjadi Rp10.059 triliun.
| Indikator | Realisasi 2025 (yoy) | Nominal 2025 | Proyeksi 2026 (yoy) |
|---|---|---|---|
| Kredit | 9,63% | Rp8.586 triliun | 10-12% |
| DPK | 13,83% | Rp10.059 triliun | 7-9% |
OJK memproyeksikan kredit 2026 tumbuh 10 hingga 12 persen yoy. Angka ini berdasarkan data OJK dan BI per awal 2026, serta dapat berubah sesuai dinamika ekonomi.
Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/KZmCQ040-ojk-usul-indonesia-incorporated-demi-genjot-permintaan-kredit
Nurkasmini Nikmawati merupakan jurnalis keuangan dan content specialist yang fokus pada sektor jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Kasmini berkomitmen memberdayakan pembaca dengan informasi finansial yang praktis, akurat, dan aplikatif.



