JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan alokasi 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Menanggapi kebijakan tersebut, Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia (Aslindo) menyatakan langkah tersebut tidak akan berdampak terhadap industri LKM secara keseluruhan. “Industri LKM pasti akan lebih bergairah lagi dalam mendorong penyaluran pembiayaan seandainya ada kebijakan dari pemerintah mengenai pengucuran dana ke industri LKM. Seandainya ada kebijakan dari menteri tentang pengucuran dana ke LKM misalnya dalam bentuk pinjaman, mungkin hal itu bisa memberikan penguatan LKM, sehingga menjadi motivasi juga bagi kami untuk bisa menyalurkan pembiayaan guna menjangkau semua desa,” kata Ketua Umum Aslindo Burhan, Rabu (18/2/2026).
Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Kredit Desa (BKD) Ponorogo memandang kebijakan tersebut akan mempengaruhi lanskap persaingan. “Untuk efek kebijakan tersebut ke LKM pasti ada, setidaknya persaingan akan makin ketat,” ucap Direktur Utama LKM BKD Ponorogo Mego. Untuk mengantisipasinya, LKM BKD Ponorogo akan memperkuat sistem pelayanan, melakukan perluasan usaha dengan membuka kantor cabang baru, dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, LKM BKD Ponorogo telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 55,2 miliar per akhir 2025 dan menargetkan pertumbuhan penyaluran sebesar 5 persen pada 2026.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman LKM per Desember 2025 mencapai Rp 0,96 triliun. Nilai aset LKM pada periode yang sama tercatat sebesar Rp 1,58 triliun. Burhan mengatakan industri LKM tinggal memanfaatkan berbagai peluang yang ada, meski diakui terdapat tantangan seperti kondisi ekonomi dan kesulitan mendapatkan modal. “Salah satunya berupaya memperluas wilayah operasional dan meningkatkan tabungan semaksimal mungkin agar bisa menyalurkan pembiayaan lebih banyak kepada masyarakat. Ditambah, LKM juga perlu berupaya untuk melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” jelas Burhan.
Muhammad Rizal Veto merupakan jurnalis ekonomi dan analis konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Rizal berkomitmen menghadirkan informasi berbasis data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembaca.
