JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan wacana menjadikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur khusus kredit program pemerintah pada Kamis, 13 Februari 2026. Langkah ini bertujuan menciptakan efisiensi dalam penyaluran dana publik.
“Kalau saya salurkan langsung ke PNM, bunga rendah tetap ada. Setiap tahun saya suntik segitu, nanti besar lama-lama,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Ia menambahkan skema ini dapat menghemat anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai sekitar Rp 40 triliun.
Menteri Keuangan yang akrab disapa Purbaya itu juga menyoroti aspek tata kelola. “Kalau dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah tidak mengganggu valuasi BRI sendiri? Jadi saya pikir unit yang menjalankan PSO lebih baik diambil pemerintah saja,” jelasnya. Wacana ini masih dalam pembicaraan dengan Danareksa selaku induk usaha PNM.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan kesiapannya mengikuti keputusan pemegang saham. “Belum ada omongan soal itu. Tapi kalau terkait aksi korporasi, kami sesuaikan dengan keputusan pemilik,” tegas Hery Gunardi.
Pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin mengatakan dampaknya bergantung pada skala dan strategi bank mengatur portofolio. “Jika segmen ini turun dialihkan, otomatis ruang ekspansi dan stabilitas pendapatan bank bisa terdampak,” kata Amin kepada Kontan, Sabtu, 16 Februari 2026. Namun, ia melihat potensi positif berupa berkurangnya eksposur bank terhadap sektor berisiko.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai wacana ini sebagai reposisi kelembagaan yang sehat. “Dalam kerangka sistem keuangan, hal ini justru mengarah pada diferensiasi fungsi dari PNM, yakni PNM sebagai policy lending, sementara bank kembali ke intermediasi produktif,” papar Rizal. Ia menekankan pentingnya desain kebijakan yang jelas untuk mencegah distorsi.
Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyatakan PNM akan berperan sebagai pendukung. “Kalau dilihat dari angkanya, untuk MBG saja Rp 300 triliun lebih, belum lagi Kampung Nelayan, Kopdes. Itu tentu dibutuhkan lebih dari PNM,” kata Myrdal. Ia meyakini kolaborasi antara PNM dan perbankan tetap diperlukan untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Muhammad Rizal Veto merupakan jurnalis ekonomi dan analis konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Rizal berkomitmen menghadirkan informasi berbasis data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembaca.
Berita Terkait:
Zyrexindo Kantongi Fasilitas Kredit Senilai 178,8 Miliar Rupiah dari Bank Permata 2026
Waspada Tekanan Kredit 2026, Bank Perkuat Pencadangan!
Volume Transaksi Gadai di ValueMax Melonjak 25 Persen Sepanjang Periode Lebaran 2026
Update! Ini Cara Cek dan Daftar Bantuan UMKM 2026, Mudah!
Update! Cek Aturan Resmi PPh UMKM Terbaru Tahun 2026, Skema dan Insentif Tarif Pelaku Usaha
UMKM Ritel Naik Kelas! Telkomsel dan SRC Bangun Ekosistem Digital Terintegrasi di Pesta Retail 2026