Stop Gestun Paylater! Ini Ancaman Hukum dan Dampaknya pada Skor Kredit SLIK OJK

Butuh uang tunai mendesak, lalu tergoda mencairkan limit paylater lewat jasa gestun? Praktik ini memang terlihat mudah dan cepat, tapi tahukah bahwa gestun bisa berujung pada pidana penjara hingga 4 tahun?

Gestun atau gesek tunai paylater kini marak ditawarkan di media sosial dengan iming-iming fee rendah. Faktanya, praktik ini dilarang tegas oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena termasuk transaksi fiktif yang melanggar hukum.

Simak penjelasan lengkap dari desakarangbendo.id berikut ini agar tidak terjebak dalam masalah hukum dan finansial yang berkepanjangan.

Banyak orang tidak menyadari bahwa gestun paylater bukan sekadar pelanggaran administratif. Dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari skor kredit rusak di SLIK OJK, akun diblokir permanen, hingga ancaman kurungan penjara.

Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu gestun, dasar hukumnya, dan solusi legal yang bisa dipilih saat butuh dana darurat.

Apa Itu Gestun Paylater dan Mengapa Praktik Ini Marak Terjadi

Sebelum membahas bahaya dan konsekuensi hukumnya, penting untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya gestun paylater dan mengapa banyak orang tergoda melakukannya.

Pengertian Gestun Paylater dan Cara Kerjanya

Gestun merupakan singkatan dari “gesek tunai”, yaitu aktivitas mencairkan limit kredit menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif. Dalam konteks paylater, pengguna seolah-olah melakukan pembelian barang atau jasa, padahal tidak ada transaksi riil yang terjadi.

Prosesnya melibatkan pihak ketiga atau jasa gestun yang membantu mencairkan limit paylater. Setelah transaksi fiktif dilakukan, pengguna menerima uang tunai dengan potongan fee sekitar 3-5% dari total pencairan.

Contohnya, seseorang memiliki limit paylater Rp5 juta dan ingin mencairkannya. Jasa gestun akan membantu proses pencairan, lalu memberikan uang tunai sekitar Rp4,75 juta setelah dipotong biaya jasa. Pengguna tetap harus membayar cicilan penuh ke platform paylater.

Modus Operandi Gestun Paylater yang Umum Dilakukan

Pelaku jasa gestun biasanya beroperasi melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga marketplace. Berikut beberapa modus yang sering digunakan:

• Transaksi fiktif via e-commerce – Pengguna “membeli” barang di marketplace menggunakan paylater, lalu barang tersebut tidak dikirim dan dana dikembalikan dalam bentuk tunai
• Pembelian voucher digital – Limit paylater digunakan untuk membeli voucher atau pulsa, kemudian dijual kembali ke jasa gestun dengan harga lebih rendah
• Transaksi QRIS palsu – Menggunakan fitur pembayaran QRIS paylater ke rekening atau e-wallet pihak gestun
• Top-up e-wallet berulang – Mencairkan limit dengan cara top-up berulang ke dompet digital tertentu

Jasa gestun ilegal banyak menawarkan layanan di Instagram, TikTok, Telegram, dan forum online dengan menjanjikan proses cepat serta fee rendah.

Platform Paylater yang Sering Jadi Sasaran Gestun

Platform Paylater	Jenis Layanan	Status Regulasi
Shopee PayLater	Buy Now Pay Later	Berizin OJK
Akulaku		Berizin OJK
Kredivo		Berizin OJK
Traveloka PayLater	Buy Now Pay Later	Berizin OJK
GoPayLater	Paylater Digital	Berizin OJK

Semua platform paylater legal melarang keras praktik gestun dalam syarat dan ketentuan layanannya. Pelanggaran dapat mengakibatkan pembekuan akun hingga blacklist permanen.

Bahaya Gestun Paylater yang Jarang Disadari

Gestun memang terlihat seperti solusi cepat untuk mendapatkan dana tunai. Namun di balik kemudahannya, ada sederet risiko serius yang mengintai baik dari sisi finansial maupun hukum.

Dampak Langsung pada Skor Kredit SLIK OJK

Salah satu konsekuensi paling fatal dari gestun paylater adalah rusaknya catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Berdasarkan regulasi OJK, seluruh platform paylater berizin wajib melaporkan data nasabah ke SLIK.

Berikut tingkatan kolektibilitas dalam SLIK OJK yang perlu dipahami:

Kolektibilitas	Status	Keterlambatan
Kol 1	Lancar	Tidak ada tunggakan
Kol 2	Dalam Perhatian Khusus	1-90 hari
Kol 3	Kurang Lancar	91-120 hari
Kol 4	Diragukan	121-180 hari
Kol 5	Macet	Lebih dari 180 hari

Jika aktivitas gestun terdeteksi sebagai fraud atau terjadi gagal bayar, status kredit bisa langsung turun ke Kol 3 hingga Kol 5. Catatan buruk ini tersimpan selama 24-60 bulan di sistem SLIK dan akan menyulitkan pengajuan kredit di masa depan.

Nah, dampak jangka panjangnya sangat signifikan. Pengajuan KPR, KKB, kartu kredit, hingga kredit usaha bisa ditolak secara otomatis karena riwayat kredit yang bermasalah. Bahkan beberapa perusahaan juga melakukan pengecekan SLIK saat proses rekrutmen karyawan.

Risiko Data Pribadi Bocor ke Pihak Tidak Bertanggung Jawab

Selain masalah kredit, gestun juga membuka celah penyalahgunaan data pribadi. Banyak jasa gestun ilegal yang meminta akses ke akun paylater, termasuk email, password, hingga kode OTP.

Risiko yang mengintai antara lain:

• Pencurian identitas – Data pribadi bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman atas nama korban
• Penipuan bermodus gestun – Jasa gestun kabur setelah menerima akses akun tanpa memberikan uang tunai
• Pemerasan – Oknum nakal mengancam menyebarkan data jika korban tidak membayar sejumlah uang
• Penyalahgunaan limit – Akun paylater dibobol dan limitnya dihabiskan oleh pihak gestun

Berdasarkan regulasi OJK dan UU Perlindungan Data Pribadi yang efektif sejak 2024, penyalahgunaan data semacam ini bisa berujung pada tuntutan hukum.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana Gestun Paylater

Isu yang beredar menyebut gestun hanya pelanggaran ringan yang tidak bisa dipidana. Faktanya, berdasarkan regulasi yang berlaku, gestun paylater dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat.

Jeratan UU ITE dan Pasal Penipuan KUHP

Gestun paylater bisa dijerat dengan beberapa pasal hukum sekaligus, tergantung pada modus operandi dan kerugian yang ditimbulkan:

1. Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU No.1/2023)

Dilansir dari Hukumonline.com, pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur yang harus terpenuhi meliputi adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

2. UU ITE Pasal 28 Ayat 1

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024, setiap orang yang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

3. Potensi UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)

Gestun dalam skala besar bisa dikategorikan sebagai pencucian uang karena mengubah fungsi kredit menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif. UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU mengatur ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.

Sanksi Administratif dari OJK untuk Pelaku Gestun

Selain ancaman pidana, OJK dan Bank Indonesia juga menerapkan sanksi administratif yang tidak kalah berat:

Pihak	Sanksi yang Dapat Dikenakan
Pengguna Gestun	– Pembekuan akun paylater permanen – Blacklist di semua platform paylater – Catatan buruk di SLIK OJK – Penolakan pengajuan kredit di bank
Merchant/Penyedia Jasa Gestun	– Pencabutan izin usaha – Pemutusan kerja sama dengan bank/fintech – Denda administratif – Pelaporan ke pihak kepolisian

Jadi, baik pengguna maupun penyedia jasa gestun sama-sama berisiko terkena sanksi berat. Perlu diingat bahwa data ini berdasarkan regulasi yang berlaku dan dapat berubah sesuai kebijakan regulator terbaru.

Cara OJK dan Platform Fintech Mendeteksi Gestun

Banyak yang mengira gestun tidak akan terdeteksi. Padahal platform paylater dan regulator memiliki sistem canggih untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.

Sistem deteksi fraud yang digunakan meliputi:

1. Analisis pola transaksi – Algoritma mendeteksi transaksi berulang dengan nominal sama atau pola pembelian yang tidak wajar
2. Monitoring merchant – Platform memantau merchant yang sering menerima transaksi dari pengguna berbeda dengan karakteristik serupa
3. Verifikasi pengiriman – Sistem mengecek apakah barang benar-benar dikirim dan diterima pembeli
4. Integrasi data SLIK – Platform berbagi informasi dengan OJK untuk mendeteksi pengguna bermasalah
5. Machine learning – Teknologi AI yang terus belajar mengidentifikasi modus gestun baru

Sesuai regulasi OJK, platform fintech wajib melaporkan aktivitas transaksi mencurigakan. Jika terbukti melakukan gestun, akun akan langsung dibekukan dan dilaporkan ke SLIK OJK.

Alternatif Legal Jika Butuh Dana Darurat

Daripada mengambil risiko dengan gestun, ada beberapa opsi legal yang bisa dipertimbangkan saat membutuhkan dana mendesak:

1. Fitur Pinjaman Tunai Resmi dari Paylater

Beberapa platform paylater seperti Akulaku dan Kredivo menyediakan fitur pinjaman tunai yang legal. Bunga dan biayanya transparan sesuai regulasi OJK, yaitu maksimal 0,4% per hari untuk pendanaan konsumtif.

2. Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Bank

KTA menawarkan pencairan dana tunai dengan bunga lebih rendah dan tenor yang fleksibel. Prosesnya memang lebih lama, tapi jauh lebih aman.

3. Pinjaman Online Berizin OJK

Per data OJK terbaru, terdapat 96 platform fintech lending yang berizin dan bisa menjadi alternatif. Pastikan mengecek legalitasnya di website resmi OJK sebelum mengajukan.

4. Kartu Kredit dengan Fitur Tarik Tunai

Jika memiliki kartu kredit, fitur cash advance bisa dimanfaatkan dengan bunga dan biaya yang jelas.

5. Pinjaman Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro

Koperasi simpan pinjam atau BPR bisa menjadi alternatif dengan proses yang relatif cepat dan bunga kompetitif.

Waspada Penipuan dan Kanal Pengaduan Resmi

Maraknya jasa gestun ilegal juga diikuti dengan banyaknya modus penipuan. Berikut ciri-ciri jasa gestun yang harus diwaspadai:

• Menawarkan jasa via SMS, WhatsApp, atau DM media sosial secara acak
• Meminta akses login akun paylater termasuk password dan OTP
• Menjanjikan fee sangat rendah (di bawah 1%)
• Tidak memiliki alamat kantor atau identitas jelas
• Memaksa untuk segera melakukan transaksi

Jika mengalami masalah terkait paylater atau menjadi korban penipuan, berikut kanal pengaduan resmi yang bisa dihubungi:

Lembaga	Kontak Pengaduan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Telepon: 157 (Senin-Jumat, 08.00-17.00 WIB) WhatsApp: 081-157-157-157 Email: [email protected] Aplikasi: Portal Perlindungan Konsumen (APPK)
AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia)	Email: [email protected] Website: afpi.or.id (menu Pengaduan)
Satgas Waspada Investasi	Alamat: Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
LBH Jakarta	Website: bantuanhukum.or.id (Formulir Pengaduan Pinjol)

Simpan bukti-bukti seperti screenshot percakapan, bukti transfer, dan kronologi kejadian sebelum melaporkan. Semakin lengkap bukti, semakin mudah proses penanganannya.

Penutup

Gestun paylater memang terlihat sebagai solusi cepat saat butuh dana mendesak, tapi risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat sesaatnya. Mulai dari skor kredit rusak di SLIK OJK yang bertahan hingga 5 tahun, pemblokiran akun permanen, hingga ancaman pidana penjara, semuanya adalah konsekuensi nyata yang harus ditanggung.

Informasi dalam artikel desakarangbendo.id disusun berdasarkan regulasi OJK, Bank Indonesia, dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun perlu diingat bahwa regulasi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan terbaru. Untuk informasi paling akurat, selalu verifikasi langsung ke website resmi OJK di ojk.go.id atau hubungi kontak 157.

Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk selalu bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Semoga keuangan selalu sehat dan terhindar dari masalah hukum.

https://link.dana.id/danakaget?c=sn9apmqbv&r=hHrDkq&orderId=20260201101214251115010300166003761669423

Bonus: Jika link dana kaget sudah habis atau tidak aktif, silakan cek artikel terbaru kami karena di setiap artikel kami tiap hari ada link dana kaget terbaru.

---