200 Ribu Debitur UMKM Terdampak Bencana Sumatra Dapat Relaksasi Kredit Rp12 Triliun

Pemerintah resmi memberikan relaksasi kredit kepada 200 ribu debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Pulau Sumatra dengan total outstanding pinjaman mencapai Rp12 triliun. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Inilah angka terakhir kita yaitu 200 ribu debitur dengan jumlah outstanding sekitar Rp12 triliun,” ujar Maman, dikutip dari Antara.

Kebijakan relaksasi ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan membayar cicilan akibat dampak bencana alam.

Simak penjelasan lengkap dari Jejaksatisfy mengenai rincian program, sebaran debitur per provinsi, hingga timeline pemulihan berikut ini.

Sebaran Debitur UMKM di Tiga Provinsi Sumatra

Data pemerintah menunjukkan debitur UMKM terdampak tersebar di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Provinsi Aceh mencatat jumlah debitur paling tinggi dengan 125 ribu pelaku usaha dan outstanding kredit Rp7 triliun.

Sementara itu, Sumatra Utara menyusul dengan 53 ribu debitur dan outstanding Rp3 triliun.

Di posisi ketiga, Sumatra Barat tercatat memiliki 28 ribu debitur dengan outstanding kredit Rp1,7 triliun.

Berikut rincian lengkap sebaran debitur UMKM terdampak bencana berdasarkan wilayah:

Provinsi	Jumlah Debitur	Outstanding Kredit
Aceh	125.000	Rp7 triliun
Sumatra Utara	53.000	Rp3 triliun
Sumatra Barat	28.000	Rp1,7 triliun
Total	206.000	Rp11,7 triliun

Data di atas merupakan angka terbaru per Februari 2026 dan dapat berubah seiring proses pendataan lanjutan.

Tujuh Program Relaksasi Kredit untuk UMKM

Pemerintah menyiapkan tujuh skema bantuan bagi UMKM yang telah mengakses pembiayaan perbankan.

Program tersebut dirancang untuk meringankan beban finansial pelaku usaha kecil pascabencana.

Berikut tujuh program relaksasi yang disiapkan:

• Keringanan suku bunga untuk meringankan cicilan bulanan
• Pemberian grace period atau masa tenggang pembayaran
• Pengaturan status kolektivitas agar tidak masuk kategori kredit macet
• Restrukturisasi kredit dengan penyesuaian tenor dan skema pembayaran
• Relaksasi agunan tambahan untuk kemudahan akses pembiayaan
• Kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru bagi debitur yang membutuhkan modal tambahan
• Usulan penghapusan kredit untuk kasus tertentu yang memenuhi kriteria

Seluruh skema tersebut telah diakomodasi dalam kebijakan resmi pemerintah.

Tiga Periode Kebijakan Pemulihan hingga 2027

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, program relaksasi ini dibagi ke dalam tiga periode pelaksanaan.

“Sudah kita bagi menjadi tiga periode yaitu periode pemetaan, relaksasi, dan pemulihan sampai Desember 2027,” kata Maman.

Berikut rincian tiga periode kebijakan pemulihan UMKM:

Periode	Fokus Kegiatan
Periode 1: Pemetaan	Identifikasi dan pendataan debitur UMKM terdampak bencana di seluruh wilayah
Periode 2: Relaksasi	Implementasi program keringanan kredit, grace period, dan restrukturisasi
Periode 3: Pemulihan	Pendampingan usaha dan akses pembiayaan baru hingga Desember 2027

Timeline ini dirancang agar proses pemulihan ekonomi UMKM berjalan bertahap dan berkelanjutan.

Dukungan untuk UMKM Non-Perbankan

Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada UMKM yang belum mengakses pembiayaan perbankan.

Kelompok ini kerap luput dari skema bantuan formal karena tidak memiliki catatan kredit di lembaga keuangan.

Saat ini, proses pemetaan, monitoring, evaluasi, serta pendampingan masih terus dilakukan untuk kelompok UMKM non-bank.

Lebih lanjut, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk mengoptimalkan berbagai dukungan.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Melalui skema CSR, perusahaan besar diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana.

Program relaksasi kredit ini direncanakan berlangsung hingga Desember 2027 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi UMKM pascabencana di Pulau Sumatra.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/b2lC6OX8-200-ribu-debitur-umkm-terdampak-bencana-sumatra-dapat-relaksasi