Daftar 1 Bank Perekonomian Rakyat di Sungai Rumbai Resmi Ditutup OJK Per Januari 2026

Otoritas Jasa Keuangan kembali mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas sektor perbankan tanah air. Keputusan resmi telah dikeluarkan untuk mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai yang berlokasi di wilayah Sumatra Barat.

Langkah ini diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tertanggal 07 April 2026. Keputusan tersebut menjadi titik akhir dari serangkaian pengawasan ketat yang dilakukan otoritas terhadap operasional bank tersebut.

Kronologi Penurunan Status BPR Sungai Rumbai

Pencabutan izin usaha tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses pengawasan panjang yang melibatkan evaluasi kesehatan bank secara berkala. OJK telah memberikan waktu dan ruang bagi pihak manajemen untuk melakukan perbaikan, namun kendala yang dihadapi terbukti tidak dapat teratasi.

Berikut adalah tahapan pengawasan yang dilalui oleh PT BPR Sungai Rumbai sebelum izin usahanya resmi dicabut:

1. Penetapan Status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 6 Maret 2025 karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah ambang batas 12 persen.
2. Penetapan Status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 4 Maret 2026 akibat memburuknya permasalahan permodalan dan likuiditas yang tidak kunjung membaik.
3. Upaya penyehatan yang gagal dilakukan oleh pihak bank sehingga tidak mampu memenuhi standar kesehatan perbankan yang ditetapkan regulator.
4. Rekomendasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan likuidasi setelah mempertimbangkan kondisi keuangan bank yang tidak lagi layak beroperasi.
5. Pencabutan izin usaha secara resmi oleh OJK sebagai langkah final sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Proses transisi dari status penyehatan menuju likuidasi ini dilakukan untuk mencegah risiko sistemik yang lebih luas di sektor perbankan. Setelah izin usaha dicabut, tanggung jawab penanganan bank sepenuhnya beralih kepada pihak LPS.

Peran LPS dalam Likuidasi BPR

Setelah OJK mencabut izin usaha, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera mengambil alih fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Langkah ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tabel di bawah ini merinci perbedaan tanggung jawab antara OJK dan LPS dalam menangani kasus BPR yang mengalami kegagalan usaha:

Pihak	Peran Utama	Fokus Tindakan
OJK	Regulator & Pengawas	Menetapkan status kesehatan, melakukan pengawasan, dan mencabut izin usaha.
LPS	Penjamin & Likuidator	Menjamin simpanan nasabah, melakukan likuidasi, dan mengelola aset bank.

Tabel tersebut menunjukkan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan nasabah tetap terlindungi selama proses penutupan bank berlangsung. OJK bertindak sebagai pihak yang memastikan kepatuhan regulasi, sementara LPS memastikan hak-hak nasabah tetap terjaga.

Langkah Nasabah Menghadapi Likuidasi

Bagi para nasabah PT BPR Sungai Rumbai, kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dana yang tersimpan. Namun, pihak otoritas menegaskan bahwa dana masyarakat tetap mendapatkan perlindungan melalui mekanisme penjaminan yang sudah diatur oleh undang-undang.

Berikut adalah panduan bagi nasabah dalam menyikapi proses likuidasi bank:

1. Tetap tenang dan tidak perlu melakukan penarikan dana secara terburu-buru yang tidak sesuai prosedur.
2. Memantau pengumuman resmi dari LPS mengenai jadwal pembayaran klaim penjaminan simpanan.
3. Menyiapkan dokumen pendukung seperti buku tabungan, kartu identitas, dan bukti kepemilikan deposito.
4. Menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pencairan dana dengan imbalan tertentu.
5. Mengikuti arahan resmi dari tim likuidasi LPS yang akan ditempatkan di kantor bank terkait atau melalui kanal informasi resmi LPS.

Penting untuk dipahami bahwa proses likuidasi memerlukan waktu agar seluruh aset dapat dikelola dengan baik dan hak nasabah dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan penjaminan. Nasabah diharapkan selalu merujuk pada informasi yang diterbitkan oleh LPS untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur klaim.

Keputusan ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri perbankan untuk selalu menjaga rasio permodalan dan likuiditas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Stabilitas sektor keuangan sangat bergantung pada kepatuhan setiap lembaga dalam menjalankan tata kelola yang sehat dan transparan.

Disclaimer: Data dan informasi dalam artikel ini merujuk pada kondisi per tanggal 8 April 2026. Informasi mengenai status perbankan dan regulasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan otoritas terkait. Nasabah disarankan untuk selalu memantau kanal informasi resmi dari OJK dan LPS untuk mendapatkan pembaruan terkini.