Alasan Adapundi Ajukan Banding atas Keputusan KPPU Terkait Suku Bunga di Tahun 2026

Dunia industri pinjaman online atau fintech peer to peer lending di Indonesia sedang menghadapi babak baru yang cukup menantang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru saja menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan suku bunga yang tidak wajar.

Sebanyak 97 penyelenggara fintech lending dinyatakan bersalah dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Sanksi denda yang dijatuhkan pun tidak main-main, dengan total nilai mencapai Rp 755 miliar yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha tersebut.

Langkah Strategis Menghadapi Putusan KPPU

Menanggapi putusan tersebut, mayoritas pelaku industri yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memilih untuk mengambil langkah hukum lanjutan. Salah satu perusahaan yang secara resmi mengajukan banding adalah PT Info Tekno Siaga atau yang lebih dikenal dengan nama Adapundi.

Keputusan untuk menempuh jalur banding ini bukan diambil tanpa pertimbangan matang. Pihak manajemen melakukan kajian internal yang komprehensif bersama tim ahli untuk membedah fakta-fakta yang muncul selama persidangan serta meninjau kembali kerangka regulasi yang ada saat ini.

Langkah ini diambil dengan beberapa pertimbangan mendasar yang menjadi landasan bagi perusahaan dalam mempertahankan posisi hukumnya:

1. Hak Konstitusional: Pengajuan banding merupakan hak hukum yang melekat pada setiap pihak, baik pelapor maupun terlapor, untuk mendapatkan keadilan.
2. Kepastian Hukum: Upaya banding diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum yang lebih konstruktif bagi seluruh pelaku industri fintech.
3. Validasi Operasional: Perusahaan meyakini bahwa seluruh praktik bisnis yang dijalankan selama ini sudah berada dalam koridor pengawasan regulator.
4. Interpretasi Regulasi: Terdapat perbedaan pandangan terkait kerangka aturan yang berlaku, sehingga diperlukan tinjauan lebih lanjut melalui proses hukum yang lebih tinggi.

Proses banding ini menjadi krusial bagi keberlangsungan industri ke depan. Jika nantinya banding dikabulkan, hal tersebut akan memberikan legitimasi bahwa praktik bisnis yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Transparansi Bunga dan Kepatuhan Regulasi

Di tengah dinamika hukum yang sedang berjalan, penting bagi publik untuk memahami bagaimana mekanisme penetapan bunga atau manfaat ekonomi dilakukan oleh penyedia layanan. Adapundi menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan selalu mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penentuan besaran bunga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui perhitungan yang mempertimbangkan berbagai variabel teknis. Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi penentuan besaran bunga bagi pengguna:

• Tenor Pinjaman: Durasi waktu pengembalian dana menjadi salah satu penentu utama dalam kalkulasi bunga.
• Profil Risiko Pengguna: Penilaian terhadap rekam jejak kredit pengguna memengaruhi tingkat risiko yang ditanggung perusahaan.
• Ketentuan Batas Atas: Seluruh angka yang ditetapkan harus berada di bawah ambang batas manfaat ekonomi yang diizinkan oleh OJK.
• Kebutuhan Pengguna: Penawaran yang diberikan diupayakan tetap kompetitif namun tetap transparan agar tidak memberatkan nasabah.

Berikut adalah gambaran umum mengenai rentang bunga yang diterapkan oleh Adapundi berdasarkan kebijakan internal perusahaan:

Komponen	Keterangan
Rentang Bunga Harian	0,03% hingga 0,3% per hari
Dasar Penentuan	Tenor pinjaman dan profil risiko
Acuan Regulasi	Batas atas manfaat ekonomi OJK
Sifat Bunga	Dinamis sesuai jangka waktu pendanaan

Catatan: Data di atas bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan internal perusahaan serta regulasi terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dampak Terhadap Ekosistem Keuangan Digital

Jika banding yang diajukan tidak dikabulkan, industri fintech lending diprediksi akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek finansial berupa denda, tetapi juga menyentuh persoalan interpretasi regulasi yang bisa memengaruhi kepercayaan investor dan masyarakat.

Kepercayaan publik menjadi aset yang paling berharga dalam industri keuangan digital. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengguna hingga pelaku industri, menjadi agenda yang tidak bisa ditunda lagi.

Tujuan utama dari setiap mekanisme yang diterapkan oleh perusahaan fintech adalah untuk mendukung perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas industri secara keseluruhan. Dengan adanya kejelasan hukum, diharapkan ekosistem keuangan digital dapat terus tumbuh dengan sehat, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Upaya banding ini pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga integritas industri. Diharapkan, proses hukum yang sedang berjalan dapat menghasilkan resolusi yang adil bagi semua pihak, sehingga iklim investasi di sektor fintech lending tetap terjaga dengan baik.

---

Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penulisan. Data, angka, dan status hukum terkait perkara KPPU dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan proses persidangan dan keputusan otoritas terkait. Pembaca disarankan untuk selalu merujuk pada pengumuman resmi dari lembaga berwenang untuk mendapatkan informasi terkini.