OJK Resmi Cabut Izin BPR Koperindo Jaya pada 2026

Pencabutan izin usaha terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sorotan baru dalam dunia perbankan mikro nasional. Langkah tegas ini diambil menyusul sejumlah pelanggaran dan ketidaksehatan finansial yang dialami bank tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan pencabutan izin ini tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 yang ditandatangani pada 9 Maret 2026. Alamat kantor cabang BPR Koperindo Jaya berada di Wisma Techking 2, Lantai G, Jalan AM Sangaji Nomor 24, Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Status Kesehatan BPR Koperindo Jaya Sebelum Pencabutan Izin

Langkah OJK tidak datang begitu saja. Sebelum mencabut izin usaha, BPR Koperindo Jaya sudah beberapa kali mendapat perhatian khusus dari regulator karena kondisi keuangan yang tidak stabil.

1. Penetapan Status BDP pada Januari 2025

Pada 22 Januari 2025, OJK menetapkan status BPR Koperindo Jaya sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan ini didasarkan pada rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang berada jauh di bawah ambang batas, bahkan mencatat nilai negatif sebesar 35,49%.

2. Peningkatan Status ke BDR pada Januari 2026

Setahun kemudian, tepatnya pada 21 Januari 2026, OJK meningkatkan status pengawasan bank ini menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Hal ini disebabkan pengurus dan pemilik saham dinilai gagal melakukan upaya penyehatan meski sudah diberi kesempatan lebih dari cukup.

3. Dasar Regulasi yang Digunakan

Penetapan status dan tindakan selanjutnya mengacu pada Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Aturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK dalam mengambil langkah tegas terhadap bank-bank yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Proses Likuidasi dan Peran LPS

Setelah izin usaha dicabut, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih penanganan kasus BPR Koperindo Jaya.

1. Keputusan LPS untuk Lakukan Likuidasi

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 20/ADK3/2026 tanggal 3 Maret 2026, LPS memutuskan bahwa penyelesaian kasus BPR Koperindo Jaya dilakukan melalui mekanisme likuidasi.

2. Penjaminan Simpanan Nasabah

Salah satu fokus utama LPS saat ini adalah memastikan bahwa simpanan nasabah tetap terjamin sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ini menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan layanan perbankan mikro.

3. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan likuidasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah direvisi melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Dampak dan Respons Regulator

Langkah OJK dan LPS ini bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Edwin Nurhadi, Kepala OJK wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, menyampaikan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan secara rutin. Tujuannya jelas: menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan, khususnya BPR.

Respons masyarakat pun mulai mengalir. Meski belum ada laporan resmi kerusuhan atau protes besar, banyak nasabah mulai mencairkan dana mereka sebelum keputusan resmi dikeluarkan.

Data Singkat BPR Koperindo Jaya

Berikut adalah ringkasan informasi penting terkait BPR Koperindo Jaya sebelum pencabutan izin:

Informasi	Detail
Nama Bank	PT Bank Perekonomian Rakyat Koperindo Jaya
Alamat Kantor	Wisma Techking 2, Lt. G, Jl. AM Sangaji No. 24, Petojo Utara, Jakarta Pusat
Status Awal (2025)	BPR Dalam Penyehatan (BDP)
Status Akhir (2026)	BPR Dalam Resolusi (BDR)
Rasio KPMM	-35,49%
Tanggal Pencabutan Izin	9 Maret 2026
Dasar Hukum OJK	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-22/D.03/2026
Dasar Hukum LPS	Keputusan ADK3 No. 20/ADK3/2026

Penyebab Utama Pencabutan Izin

Beberapa faktor menjadi alasan kuat di balik keputusan OJK mencabut izin usaha BPR Koperindo Jaya.

1. Rasio Modal Negatif

Salah satu indikator utama adalah rasio KPMM yang terus turun hingga mencatat angka minus. Artinya, bank ini tidak hanya tidak memiliki modal yang cukup, tapi juga mengalami defisit kapital yang cukup signifikan.

2. Kepemilikan dan Manajemen yang Tidak Kooperatif

Tim manajemen dan para pemilik saham dinilai tidak responsif terhadap arahan OJK. Upaya penyehatan yang dilakukan tidak memberikan hasil meski sudah diberi tenggang waktu yang cukup panjang.

3. Risiko Sistemik yang Tinggi

Meskipun skala operasional BPR Koperindo Jaya tidak sebesar bank umum, potensi risiko terhadap sistem keuangan secara makro tetap dipertimbangkan. Apalagi jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Rekomendasi untuk Nasabah

Bagi nasabah yang masih memiliki rekening aktif di BPR Koperindo Jaya, beberapa hal perlu diperhatikan agar hak-hak mereka tetap terjaga.

• Simpanan nasabah tetap dijamin oleh LPS sesuai ketentuan.
• Hindari transaksi besar jelang proses likuidasi.
• Pantau informasi resmi dari LPS dan OJK terkait tahapan penyelesaian kasus ini.
• Siapkan opsi alternatif untuk menyalurkan dana ke lembaga keuangan lain yang lebih stabil.

Kesimpulan

Pencabutan izin usaha terhadap BPR Koperindo Jaya adalah langkah antisipatif yang diambil OJK dan LPS untuk menjaga integritas sistem perbankan nasional. Meski berdampak pada nasabah individu, langkah ini dianggap perlu demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah risiko yang lebih besar di masa depan.

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersumber dari data resmi OJK dan LPS per Maret 2026. Ketentuan dan situasi dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan regulasi dan implementasi di lapangan.