Maju Seleksi Bos OJK, Agus Sugiarto Usulkan KPR Nusantara dengan Libatkan 100 Bank

Uji kelayakan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai digelar hari ini, Rabu (11/3/2026). Salah satu peserta seleksi yang menarik perhatian adalah Agus Sugiarto, Komisaris Independen PT Danantara Asset Management. Ia membawa sejumlah gagasan strategis, termasuk rencana melibatkan hingga 100 bank dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema yang disebut KPR Nusantara.

Agus, yang sebelumnya mengabdi selama 24 tahun di Bank Indonesia, menekankan pentingnya OJK dalam mendukung visi pembangunan ekonomi nasional, khususnya program Sejuta Rumah. Ia percaya bahwa peran otoritas ini krusial dalam mempercepat realisasi program tersebut, terutama lewat sinergi dengan sektor perbankan.

Gagasan KPR Nusantara untuk Percepat Program Sejuta Rumah

Agus mengusulkan agar seluruh bank, termasuk BPR, dialokasikan wajib menyalurkan 5% dari portofolio kredit industri mereka untuk KPR. Ini akan menjadi bagian dari program KPR Nusantara yang menawarkan suku bunga rendah agar lebih terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Skema ini dirancang agar tidak memberatkan bank, karena hanya mengambil porsi kecil dari total portofolio mereka. Dengan begitu, akses masyarakat ke kepemilikan rumah bisa diperluas tanpa mengganggu operasional perbankan.

1. Desain Skema KPR Nusantara

Skema KPR Nusantara dirancang dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Suku bunga yang ditawarkan bersifat rendah dan berlaku konsisten di seluruh bank peserta. Ini penting agar tidak terjadi disparitas harga pinjaman antar daerah atau antar lembaga keuangan.

2. Alokasi Portofolio Kredit

Agus menyarankan agar setiap bank wajib menyisihkan 5% dari total portofolio kredit industri mereka untuk disalurkan dalam bentuk KPR. Angka ini dipilih agar tidak membebani bank, namun tetap memberikan dampak nyata terhadap penyaluran kredit perumahan.

3. Keterlibatan 100 Bank

Targetnya, skema ini akan melibatkan sekitar 100 bank, termasuk BPR yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan begitu, jangkauan program bisa lebih luas, terutama di daerah dengan akses perbankan terbatas.

Penguatan Kredibilitas OJK Menuju Tatanan Sektor Keuangan yang Lebih Baik

Selain program KPR, Agus juga menyoroti pentingnya memperkuat martabat dan kredibilitas OJK. Ia menilai bahwa OJK harus menjadi otoritas yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan sektor jasa keuangan ke depan.

UU P2SK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023) memberikan landasan kuat bagi OJK untuk menjalankan tugasnya. Namun, menurut Agus, implementasi yang baik harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi.

1. Meningkatkan Integritas dan Transparansi

Salah satu fokus utama yang ia tekankan adalah peningkatan integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar masyarakat dan pelaku industri keuangan bisa mempercayai otoritas pengawas.

2. Pengawasan Terhadap Inovasi Finansial

Dengan maraknya fintech dan inovasi di sektor keuangan, Agus menilai OJK harus mampu beradaptasi. Pengawasan yang ketat namun proporsional diperlukan agar inovasi bisa berkembang tanpa membuka celah penyalahgunaan.

3. Sinergi dengan Institusi Keuangan Lain

Agus juga menyarankan agar OJK memperkuat kolaborasi dengan BI, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sinergi ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Tantangan dan Potensi dalam Implementasi Program KPR Nusantara

Meski terdengar menjanjikan, gagasan ini tentu tidak luput dari tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa bank-bank kecil, terutama BPR, mampu menjalankan skema ini tanpa mengorbankan kesehatan keuangan mereka.

Selain itu, pengawasan terhadap kualitas portofolio KPR juga menjadi hal yang krusial. Jika tidak dikelola dengan baik, skema ini bisa berisiko menimbulkan Non-Performing Loan (NPL) yang tinggi di masa depan.

Namun, jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, program ini berpotensi besar untuk membantu percepatan program Sejuta Rumah. Terlebih lagi, dengan dukungan kebijakan dari OJK, bank bisa lebih percaya diri dalam menyalurkan kredit perumahan.

Peran OJK dalam Mendukung Inklusi Keuangan

Agus juga menekankan bahwa OJK harus terus mendorong inklusi keuangan. Program KPR Nusantara bisa menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan, program ini bisa menjadi langkah konkret dalam memperluas akses layanan keuangan.

Tidak hanya itu, OJK juga perlu terus memperkuat literasi keuangan masyarakat. Agus menilai bahwa masyarakat yang lebih paham soal keuangan akan lebih mudah mengakses layanan perbankan, termasuk KPR.

Kesimpulan

Gagasan Agus Sugiarto untuk melibatkan 100 bank dalam skema KPR Nusantara menunjukkan ambisi besar dalam mempercepat program Sejuta Rumah. Dengan pendekatan yang inklusif dan pengawasan yang ketat, skema ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi backlog perumahan di Indonesia.

Namun, semua itu tentu membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak, terutama OJK sebagai otoritas pengawas. Jika terpilih sebagai ADK OJK, Agus berharap bisa mewujudkan visi ini dalam waktu dekat.

---

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat sesuai dengan pernyataan publik yang diungkapkan oleh Agus Sugiarto pada proses uji kelayakan ADK OJK. Data dan kebijakan yang disebutkan dapat berubah seiring dengan regulasi dan dinamika sektor keuangan nasional.