Penurunan Suku Bunga Dorong Bank Percepat Penyaluran Kredit ke Nasabah

Penurunan suku bunga acuan BI Rate sepanjang 2025 memberi dampak langsung pada semakin agresifnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia mencatat, hingga akhir Februari 2026, suku bunga kredit baru telah turun sekitar 88 basis poin. Angka ini menunjukkan bahwa bank-bank mulai lebih terbuka terhadap permintaan pinjaman, baik dari sektor korporasi maupun ritel.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyebut bahwa penurunan BI Rate sebesar total 150 basis poin sepanjang tahun lalu mulai memberi efek nyata. Minat bank untuk menyalurkan kredit meningkat seiring dengan adanya ruang manuver yang lebih besar. Ditambah lagi, kondisi fundamental perbankan yang masih sehat memperkuat keyakinan bahwa sektor ini siap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan intermediasi.

Indikator	Nilai
BI Rate (Februari 2026)	4,75%
Penurunan Kumulatif BI Rate (2025)	150 basis poin
Suku Bunga Kredit Baru (Turun)	88 basis poin
Likuiditas Perbankan	27,6%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,9%

Respons Perbankan terhadap Penurunan Suku Bunga

Penurunan BI Rate tidak serta merta langsung dirasakan oleh pelaku usaha atau masyarakat umum. Namun, BI mencatat bahwa bank-bank mulai merespons kebijakan ini dengan menyesuaikan suku bunga kredit yang mereka tawarkan. Respons ini menjadi salah satu indikator bahwa perbankan mulai mengambil langkah strategis untuk mendorong ekspansi kredit.

Destry Damayanti menilai bahwa bank memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyalurkan kredit. Likuiditas yang tinggi dan rasio kecukupan modal (CAR) yang jauh di atas ambang batas minimum menunjukkan bahwa sektor perbankan siap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang lebih agresif.

1. Peningkatan Lending Appetite

Salah satu dampak langsung dari turunnya BI Rate adalah meningkatnya minat bank untuk menyalurkan kredit. Hal ini terlihat dari penurunan suku bunga pinjaman yang mulai dirasakan oleh nasabah baru. Dengan suku bunga yang lebih rendah, permintaan kredit pun meningkat, terutama dari sektor ritel dan UMKM.

2. Pemanfaatan Insentif Kebijakan BI

Untuk mendorong penyaluran kredit, BI memberikan insentif melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini memiliki dua jalur, yaitu lending channel dan interest rate channel.

• Lending Channel diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
• Interest Rate Channel diberikan kepada bank yang cepat menurunkan suku bunga kredit sebagai respons terhadap kebijakan moneter.

Dari total insentif KLM sebesar Rp427,5 triliun, sebagian besar atau sekitar Rp357,9 triliun disalurkan melalui lending channel. Sementara interest rate channel baru mulai diterapkan sekitar dua bulan terakhir dan telah menyerap dana sebesar Rp69,6 triliun.

3. Tantangan dari Undisbursed Loan

Meski penyaluran kredit mulai meningkat, BI masih mencatat adanya tantangan berupa kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan. Nilai kredit ini mencapai Rp2.506 triliun atau sekitar 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia. Angka ini cukup besar dan perlu terus didorong agar bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

Kondisi Fundamental Perbankan yang Mendukung

Selain penurunan suku bunga, BI juga mencatat bahwa kondisi fundamental perbankan tetap terjaga. Likuiditas perbankan berada di level 27,6%, sementara CAR mencapai 25,9%. Angka-angka ini jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan BI, yaitu 8% untuk CAR.

Indikator	Nilai
Likuiditas Perbankan	27,6%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,9%
Minimum CAR yang Ditetapkan BI	8%

Strategi BI dalam Mendorong Intermediasi

Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan penurunan BI Rate untuk mendorong penyaluran kredit. Ada beberapa langkah strategis yang diambil, terutama melalui kebijakan makroprudensial seperti KLM. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan insentif kepada bank yang aktif menyalurkan kredit, terutama ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan.

1. Penguatan Lending Channel

Lending channel menjadi salah satu instrumen utama BI dalam mendorong penyaluran kredit. Bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur mendapat insentif berupa likuiditas tambahan. Hal ini diharapkan dapat mendorong bank untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor tersebut.

2. Penerapan Interest Rate Channel

Interest rate channel mulai diterapkan sekitar dua bulan terakhir. Instrumen ini memberikan insentif kepada bank yang cepat menurunkan suku bunga kredit sebagai respons terhadap kebijakan BI. Meski baru diterapkan dalam waktu singkat, BI mencatat bahwa interest rate channel telah menyerap dana sebesar Rp69,6 triliun.

3. Pengawasan Terhadap Undisbursed Loan

BI juga terus memantau perkembangan undisbursed loan. Meski jumlahnya besar, BI optimis bahwa kredit-kredit ini akan segera cair seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Langkah-langkah pengawasan dan koordinasi dengan bank terus dilakukan agar kredit yang belum ditarik bisa segera tersalurkan.

Proyeksi Pertumbuhan Kredit di Tahun 2026

Dengan kondisi yang ada, BI optimis bahwa pertumbuhan kredit akan terus meningkat sepanjang 2026. Penurunan BI Rate, kombinasi kebijakan makroprudensial, serta kondisi fundamental perbankan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ini.

Namun, BI juga menyadari bahwa tantangan seperti undisbursed loan dan ketidakpastian eksternal masih menjadi penghalang. Oleh karena itu, BI akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar sektor perbankan tetap bisa berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Penurunan BI Rate sepanjang 2025 memberi dampak positif terhadap penyaluran kredit oleh perbankan. Dengan suku bunga yang lebih rendah dan dukungan dari kebijakan makroprudensial, bank mulai lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Meski masih ada tantangan seperti undisbursed loan, BI optimis bahwa sektor perbankan akan terus berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2026.

Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat terkini hingga Februari 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebijakan Bank Indonesia dan kondisi makro ekonomi.