Kuota KIP Kuliah 2026 Tetap Sama, DPR Desak Kemendikti Tambah Anggaran Rp5 Triliun

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) memastikan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tahun 2026 tidak mengalami kenaikan, yakni tetap 220 ribu mahasiswa baru.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendikti Togar Mangihut Simatupang pada Rabu (4/2/2026).

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI mendesak Kemendikti agar membujuk Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran KIP-K hingga Rp5 triliun, mengingat ratusan ribu pelamar gagal mendapatkan bantuan setiap tahunnya.

Simak penjelasan lengkap dari desakarangbendo.id berikut ini mengenai alasan di balik stagnannya kuota dan dinamika yang terjadi di DPR.

“Kuota masih sama dengan tahun lalu, yakni sekitar 220 ribu mahasiswa baru,” kata Togar.

Target program KIP-K setiap tahun berjalan juga tidak berubah, yaitu 1,4 juta mahasiswa yang terdiri dari penerima lama dan penerima baru.

Togar menambahkan bahwa program ini secara khusus masih menyasar mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi desil 1 dan desil 2.

Pemerintah belum bisa menambah kuota tersebut, kendati jumlah pemohon bantuan pembiayaan kuliah terus meningkat setiap tahunnya.

Ketimpangan antara jumlah pendaftar dan penerima KIP Kuliah telah menjadi persoalan yang berlangsung sejak lama.

Setiap tahun, jumlah pendaftar KIP-K mencapai lebih dari 900 ribu pelamar, sementara kuota yang tersedia hanya sekitar 220 ribu slot.

“Memang 1 banding 4 persentase pendaftar dan penerimanya,” kata Togar.

Artinya, setidaknya sekitar 700 ribu pemohon bantuan pembiayaan kuliah gagal mendapatkan KIP-K setiap tahunnya.

Perbandingan Data Pendaftar dan Penerima KIP Kuliah 2026

Kategori	Jumlah
Pendaftar KIP-K per tahun	±900.000 pelamar
Kuota mahasiswa baru 2026	220.000 mahasiswa
Total penerima KIP-K (lama + baru)	1.400.000 mahasiswa
Estimasi pelamar gagal per tahun	±700.000 pelamar
Rasio pendaftar vs penerima	1 : 4

Data di atas berdasarkan keterangan resmi Sesjen Kemendikti per Februari 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Togar menjelaskan bahwa penyebab utama kuota KIP-K tidak bertambah adalah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Balik lagi, semua itu soal ruang fiskal,” ucap Togar.

Dengan anggaran KIP-K yang saat ini berada di kisaran Rp15 triliun per tahun, Kemendikti mengaku belum memiliki ruang untuk memperluas jangkauan program tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (3/2/2026), legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Sofyan Tan meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto agar membujuk Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran KIP-K.

Sofyan menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil serta musibah bencana di berbagai daerah Indonesia, yang membuat banyak orang tua semakin kesulitan membiayai kuliah anaknya.

“Tambahlah Rp5 triliun lagi. Saya kira sudah bisa membuat banyak orang tua tersenyum bahagia bahwa anaknya bisa menjadi sarjana,” kata Sofyan.

Sofyan juga membandingkan alokasi anggaran KIP-K dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana jauh lebih besar.

Perbandingan Anggaran KIP Kuliah dan Makan Bergizi Gratis

Program	Anggaran per Tahun
KIP Kuliah	Rp15 triliun
Makan Bergizi Gratis (MBG)	Rp335 triliun

“Masa untuk KIP Kuliah hanya Rp15 triliun?” kata Sofyan, menekankan perlunya penambahan anggaran agar lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan tinggi.

Desakan penambahan anggaran KIP-K dari Komisi X DPR kini menjadi bola panas yang berada di tangan Kemendikti dan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Menteri Brian Yuliarto maupun pihak Istana terkait kemungkinan penambahan anggaran tersebut.

Perkembangan selanjutnya diperkirakan akan bergantung pada pembahasan APBN Perubahan 2026 yang akan berlangsung di DPR dalam beberapa bulan ke depan.