Apa Itu NIB? Ini Fungsi dan Cara Daftar di OSS untuk UMKM Serta Badan Usaha di 2026

Pernah dengar istilah NIB tapi masih bingung sebenarnya itu apa dan kenapa penting untuk usaha?

Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas resmi 13 digit yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia, baik UMKM maupun badan usaha besar.

Diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, NIB menjadi “KTP bisnis” yang membuka akses ke berbagai perizinan usaha.

Kabar baiknya, proses pembuatan NIB sepenuhnya gratis dan bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan manapun.

Banyak pelaku usaha, terutama yang baru memulai, merasa bingung dengan prosedur pembuatan NIB karena beredar berbagai informasi simpang siur. Ada yang mengira NIB berbayar, ada pula yang tidak paham bedanya dengan SIUP atau TDP yang dulu.

Artikel desakarangbendo.id kali ini akan mengupas tuntas seluk-beluk NIB berdasarkan regulasi terbaru PP No. 28 Tahun 2025, mulai dari pengertian, fungsi, syarat, hingga langkah-langkah pembuatannya secara detail.

Daftar Isi

Apa Itu NIB dan Mengapa Setiap Pelaku Usaha Wajib Memilikinya

NIB merupakan singkatan dari Nomor Induk Berusaha, yaitu bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sekaligus menjadi identitas resmi dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP No. 28 Tahun 2025, NIB berbentuk 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengaman dan tanda tangan elektronik.

Jadi, NIB ini ibarat “nomor induk kependudukan” untuk usaha. Setiap pelaku usaha hanya boleh memiliki satu NIB, namun dalam satu NIB tersebut bisa terdapat satu atau lebih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

Setiap pelaku usaha di Indonesia, tanpa terkecuali, diwajibkan memiliki NIB sebagai perizinan berusaha dasar. Hal ini berlaku untuk usaha perorangan, UMKM, maupun badan usaha berbentuk PT, CV, firma, koperasi, dan lainnya.

Tanpa NIB, pelaku usaha tidak akan mendapatkan pelayanan di bidang perizinan berusaha. Artinya, tidak bisa mengurus izin-izin lanjutan yang diperlukan untuk operasional bisnis secara legal.

Dasar Hukum NIB Berdasarkan Regulasi Terbaru

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021. Regulasi baru ini diundangkan pada 5 Juni 2025 dengan tujuan menyempurnakan sistem perizinan berusaha agar lebih transparan, cepat, dan mudah.

Beberapa poin penting dalam PP 28/2025 meliputi penguatan sistem perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach), konsep kepatuhan berkelanjutan, SLA yang lebih jelas untuk setiap tahapan perizinan, serta sanksi administratif yang lebih berjenjang.

Selain PP No. 28 Tahun 2025, NIB juga berlandaskan pada beberapa regulasi berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berbasis Risiko

Semua regulasi tersebut mengatur bahwa sistem OSS menjadi satu-satunya pintu layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia.

Fungsi NIB yang Menggantikan TDP, API, dan Akses Kepabeanan

Salah satu keunggulan NIB adalah fungsinya yang sangat komprehensif. Berbeda dengan sistem perizinan lama yang mengharuskan pelaku usaha mengurus berbagai dokumen terpisah, NIB hadir sebagai solusi “satu untuk semua.”

Berdasarkan regulasi yang berlaku, NIB sekaligus berfungsi sebagai:

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) — tidak perlu lagi mengurus TDP secara terpisah
Angka Pengenal Importir (API) — untuk kegiatan impor barang
Hak Akses Kepabeanan — memudahkan urusan ekspor-impor
Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJamsostek — otomatis terdaftar sebagai peserta jaminan sosial
Wajib Lapor Ketenagakerjaan — untuk periode pertama pelaku usaha

NIB untuk Usaha Risiko Rendah

Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah, NIB memiliki fungsi tambahan yang sangat menguntungkan. Berdasarkan PP 28/2025, NIB untuk kategori ini juga berlaku sebagai:

Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai peraturan di bidang standardisasi
Pernyataan jaminan halal sesuai peraturan di bidang jaminan produk halal

Nah, ini artinya pelaku UMK risiko rendah bisa langsung menjalankan usaha begitu NIB terbit tanpa perlu mengurus izin tambahan yang rumit.

Perbandingan Sistem Lama vs NIB

Berikut perbandingan antara sistem perizinan lama dengan sistem NIB saat ini:

Aspek	Sistem Lama	Sistem NIB (OSS)
Dokumen Identitas Usaha	TDP, SIUP, API terpisah	Terintegrasi dalam 1 NIB
Proses Pendaftaran	Offline, datang ke kantor	Online via oss.go.id
Waktu Pengurusan	Berhari-hari hingga berminggu	Bisa langsung terbit jika data valid
Biaya	Bervariasi per dokumen	Gratis (Rp0)
Masa Berlaku	Ada masa berlaku tertentu	Selama usaha masih berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa sistem NIB jauh lebih efisien dan memudahkan pelaku usaha dalam mengurus legalitas bisnisnya.

Siapa Saja yang Wajib Memiliki NIB

Pada dasarnya, semua kegiatan usaha di Indonesia wajib memiliki NIB sebagai perizinan berusaha dasar. Berikut kategori pelaku usaha yang diwajibkan memiliki NIB:

Berdasarkan Bentuk Usaha:

Usaha Perorangan (tanpa badan hukum)
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
Badan Usaha berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi
Badan Usaha berbentuk Perum, Perumda, Badan Layanan Umum
Perusahaan dengan modal dalam negeri (PMDN)
Perusahaan dengan modal asing (PMA)

Berdasarkan Tingkat Risiko:

Kegiatan usaha risiko rendah
Kegiatan usaha risiko menengah rendah
Kegiatan usaha risiko menengah tinggi
Kegiatan usaha risiko tinggi

Klasifikasi Risiko Usaha dan Perizinan yang Diperlukan

Sistem OSS RBA menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana jenis perizinan yang diperlukan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Berikut penjelasannya:

Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Keterangan
Risiko Rendah	NIB saja	NIB sekaligus menjadi legalitas usaha
Risiko Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Pernyataan mandiri pelaku usaha
Risiko Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar (verifikasi)	Perlu verifikasi dari instansi terkait
Risiko Tinggi	NIB + Izin	Perlu persetujuan pemerintah sebelum operasional

Tingkat risiko usaha ditentukan berdasarkan KBLI yang dipilih saat pendaftaran. Informasi lengkap mengenai KBLI berbasis risiko dapat dilihat di https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko.

Syarat dan Dokumen untuk Membuat NIB

Bagi pelaku usaha perorangan atau UMKM, dokumen dan data yang perlu disiapkan relatif sederhana:

KTP/NIK penanggung jawab usaha
Nomor ponsel aktif yang tersambung WhatsApp
Alamat email aktif
NPWP (jika sudah memiliki)
Data usaha meliputi: nama usaha, alamat usaha, bidang usaha, perkiraan omzet, dan jumlah tenaga kerja
Kode KBLI sesuai jenis kegiatan usaha

Persyaratan untuk Badan Usaha (PT, CV, Firma, dll)

Untuk badan usaha berbentuk PT, CV, koperasi, firma, atau persekutuan perdata, persyaratan yang diperlukan lebih lengkap:

NIK penanggung jawab usaha
Akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (melalui AHU Online)
NPWP badan usaha
Bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJamsostek
Data pengurus dan pemilik modal
Alamat lengkap kantor/usaha
Data modal dan skala usaha
Kode KBLI untuk setiap kegiatan usaha
Surat Pengesahan RPTKA (jika menggunakan tenaga kerja asing)

Data Tambahan yang Diperlukan

Selain dokumen di atas, sistem OSS juga akan meminta data berikut selama proses pendaftaran:

Deskripsi kegiatan usaha
Besaran modal usaha
Luas lokasi usaha
Rencana penggunaan tenaga kerja
Rencana permintaan fasilitas fiskal/kepabeanan (jika ada)

Pastikan data yang diinput konsisten antara KTP, NPWP, dan akta perusahaan (nama, alamat, tanggal lahir harus sama) untuk menghindari penolakan sistem.

Cara Membuat NIB di OSS RBA (Step by Step)

Berikut langkah-langkah lengkap pembuatan NIB melalui sistem OSS RBA. Proses ini berlaku untuk semua jenis pelaku usaha.

Langkah 1: Persiapan Sebelum Mendaftar

Sebelum memulai pendaftaran, pastikan beberapa hal berikut sudah siap:

Perangkat (laptop atau smartphone) dengan koneksi internet stabil
Browser yang up to date (Chrome, Firefox, Edge versi terbaru)
Semua dokumen dan data yang diperlukan sudah lengkap
Email dan nomor HP aktif untuk menerima kode verifikasi

Langkah 2: Membuat Akun OSS

Kunjungi situs resmi OSS di https://oss.go.id
Klik tombol “Daftar” di halaman utama
Pilih jenis akun:
- Perseorangan — untuk usaha perorangan/UMKM tanpa badan hukum
- Badan Usaha — untuk PT, CV, dan sejenisnya
Masukkan data awal: NIK/NPWP dan email
Lakukan verifikasi melalui tautan atau kode yang dikirim ke email
Buat username dan password untuk akun OSS

Akses kembali https://oss.go.id
Klik “Masuk” lalu masukkan username, password, dan kode captcha
Lengkapi profil pelaku usaha: nama, alamat, kontak, dan data tambahan yang diminta sistem

Langkah 4: Mengajukan Permohonan NIB

Pilih menu “Perizinan Berusaha”
Klik “Permohonan Baru”
Lengkapi data pelaku usaha secara bertahap:
- Data usaha (nama, alamat, deskripsi kegiatan)
- Bidang usaha sesuai KBLI
- Detail bidang usaha dan produk/jasa
- Luas lahan dan modal usaha
- Jumlah tenaga kerja
Jika diperlukan, lengkapi dokumen persetujuan lingkungan sesuai KBLI yang dipilih
Baca dan centang “Pernyataan Mandiri”
Periksa draf perizinan berusaha dengan teliti
Klik “Ajukan”

Langkah 5: NIB Terbit dan Pengunduhan

Jika semua data valid dan persyaratan dasar terpenuhi (kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan), sistem OSS akan menerbitkan NIB secara otomatis. NIB dapat langsung diunduh dalam format PDF dan dicetak untuk keperluan administrasi.

Catatan penting: Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, izin usaha langsung terbit bersamaan dengan NIB. Sedangkan untuk risiko menengah dan tinggi, perlu melanjutkan proses pengajuan Sertifikat Standar atau Izin melalui sistem OSS yang sama.

Perbedaan NIB untuk UMKM dan Non-UMKM

Perbedaan utama terletak pada skala usaha dan kompleksitas persyaratan. Berikut kriteria UMKM berdasarkan regulasi yang berlaku:

Kategori	Modal Usaha	Omzet Tahunan
Usaha Mikro		Maks. Rp2 miliar
Usaha Kecil	>Rp1 miliar – Rp5 miliar	>Rp2 miliar – Rp15 miliar
Usaha Menengah	>Rp5 miliar – Rp10 miliar	>Rp15 miliar – Rp50 miliar

Perbedaan Proses dan Persyaratan

Untuk UMKM Perorangan:

Proses lebih sederhana dan cepat
Cukup menggunakan NIK untuk pendaftaran
Tidak wajib memiliki akta pendirian
NIB risiko rendah sudah cukup sebagai legalitas usaha

Untuk Badan Usaha Non-UMKM:

Wajib memiliki akta pendirian yang disahkan Kemenkumham
Memerlukan NPWP badan usaha
Persyaratan dokumen lebih lengkap
Kemungkinan besar masuk kategori risiko menengah atau tinggi yang memerlukan izin tambahan

Masa Berlaku dan Cara Memperpanjang NIB

Berbeda dengan sistem perizinan lama yang memiliki masa berlaku tertentu, NIB berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya. Tidak ada tanggal kadaluarsa atau keharusan untuk memperpanjang NIB secara berkala.

Nah, ini tentu sangat memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu repot mengurus perpanjangan setiap tahun atau beberapa tahun sekali.

Kapan NIB Perlu Diperbarui

Meskipun tidak ada perpanjangan, ada beberapa kondisi yang mengharuskan pelaku usaha melakukan perubahan atau pembaruan data NIB:

Perubahan nama usaha atau penanggung jawab
Perubahan alamat lokasi usaha
Penambahan atau pengurangan KBLI (jenis kegiatan usaha)
Perubahan data modal atau skala usaha
Koreksi kesalahan data saat pendaftaran awal

Perubahan data NIB dapat dilakukan melalui menu “Perubahan NIB” di sistem OSS. Setelah perubahan disetujui, unduh ulang sertifikat NIB terbaru sebagai arsip.

Pencabutan NIB

NIB dapat dicabut melalui dua cara:

Pencabutan mandiri — pelaku usaha mengajukan pencabutan melalui menu di OSS karena usaha sudah tidak beroperasi
Pencabutan oleh Lembaga OSS — akibat pelanggaran atau sanksi administratif berdasarkan PP 28/2025

Jika berencana menutup usaha, sebaiknya lakukan pencabutan NIB secara resmi agar tidak ada kewajiban pelaporan LKPM yang terus muncul.

Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan OSS dan BKPM

Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait berbagai modus penipuan yang beredar:

Modus yang sering terjadi:

Surat palsu mengatasnamakan Direktur Pelayanan Perizinan BKPM yang meminta inventarisasi data perusahaan
Pesan singkat (SMS/WhatsApp) berisi pemberitahuan dana dari luar negeri yang mengharuskan pengurusan sertifikat dari BKPM dengan membayar sejumlah uang
Oknum yang menawarkan jasa pembuatan NIB berbayar dengan klaim proses lebih cepat

Berdasarkan klarifikasi resmi BKPM, seluruh data pelaku usaha merupakan informasi rahasia yang tersimpan aman di dalam sistem OSS. Pihak resmi tidak pernah meminta data sensitif atau pembayaran melalui SMS, WhatsApp, atau saluran tidak resmi lainnya.

Tips Menghindari Penipuan

Selalu akses sistem OSS hanya melalui situs resmi https://oss.go.id (perhatikan alamat URL dengan teliti)
Jangan percaya pesan yang meminta pembayaran untuk pengurusan NIB
Abaikan tawaran jasa “percepatan” NIB berbayar
Laporkan jika menemukan modus penipuan ke call center resmi atau laman LAPOR

Kontak Layanan Resmi OSS

Jika mengalami kendala atau butuh bantuan, hubungi kanal layanan resmi OSS berikut:

Kanal Layanan	Kontak
WhatsApp OSS Indonesia	+62 811 6774 642
Call Center	169
Email	[email protected]
Email Pengaduan	[email protected]
Instagram Resmi	@oss.go.id
Layanan Tatap Muka	PTSP Kementerian Investasi/BKPM
Laman Pengaduan Nasional	https://www.lapor.go.id

Bagi pelaku usaha penyandang disabilitas, tersedia layanan fasilitasi khusus dan pendampingan dari BKPM. Pengaduan yang dapat diselesaikan langsung akan ditangani segera, sementara yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diproses dalam waktu paling lambat 7×24 jam hari kerja.

Penutup

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan identitas wajib bagi setiap pelaku usaha di Indonesia, mulai dari UMKM perorangan hingga badan usaha besar.

Dengan adanya sistem OSS RBA berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, proses pembuatan NIB menjadi lebih mudah, cepat, dan yang terpenting — gratis.

Seluruh informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi resmi dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru.

Semoga artikel ini membantu para pelaku usaha dalam memahami dan mengurus NIB dengan lancar. Terima kasih sudah membaca, dan sukses selalu untuk perjalanan bisnisnya!

Jika masih ada pertanyaan atau kendala, jangan ragu menghubungi layanan resmi OSS melalui kontak yang sudah disebutkan di atas atau kunjungi langsung PTSP di daerah masing-masing.

FAQ

Muhammad Rizal Veto

Reporter at Desa Karangbendo

Muhammad Rizal Veto merupakan jurnalis ekonomi dan analis konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Rizal berkomitmen menghadirkan informasi berbasis data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembaca.