Mengapa Prabowo Setujui BNPB Pinjam Uang dari Spanyol? Ini Penjelasan Kepala BNPB

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan persetujuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses pinjaman dana dari Pemerintah Spanyol.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Pinjaman ini difokuskan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Lantas, apa alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana rencana pemanfaatannya? Simak penjelasan lengkap dari desakarangbendo.id berikut ini.

Suharyanto mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran selama ini menjadi tantangan utama BNPB dalam menjalankan fungsi pencegahan bencana secara optimal.

Anggaran tahunan yang diterima dinilai belum sebanding dengan kompleksitas risiko bencana di Indonesia, negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik sekaligus rawan bencana hidrometeorologi.

“Untuk 2026, kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” kata Suharyanto, dikutip dari Kompas.com (3/2/2026).

Meski menghadapi keterbatasan, Suharyanto menegaskan BNPB tetap menjalankan seluruh tugasnya tanpa mengeluh, termasuk dalam penyampaian peringatan dini kepada masyarakat.

Namun, keterbatasan dana membuat informasi lanjutan seperti rekomendasi evakuasi belum selalu dapat diberikan secara menyeluruh.

“Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja,” kata Suharyanto.

Pinjaman dari Pemerintah Spanyol ini secara spesifik diarahkan untuk memperkuat kapasitas mitigasi terhadap tiga jenis bencana hidrometeorologi basah.

Berikut rincian fokus pemanfaatan dana pinjaman tersebut:

• Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi banjir
• Penguatan deteksi dini serta pencegahan tanah longsor
• Pengembangan kapabilitas respons terhadap cuaca ekstrem

Ketiga jenis bencana ini menjadi perhatian serius mengingat frekuensinya yang terus meningkat seiring perubahan iklim global.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa anggaran pencegahan bencana yang dikelola BNPB setiap tahun relatif kecil, hanya berkisar Rp17 miliar hingga Rp19 miliar.

“Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan,” kata Suharyanto, dikutip dari Antara, Selasa (3/2/2026).

Berikut perbandingan anggaran pencegahan BNPB dengan total pinjaman luar negeri yang telah disetujui:

Komponen	Nominal	Keterangan
Anggaran Pencegahan Tahunan BNPB	Rp17-19 miliar	Dinilai belum sebanding dengan risiko bencana
Total Pinjaman Luar Negeri (disetujui)	Rp949.168.712.486	Untuk penguatan infrastruktur mitigasi dan pusat kendali operasi

Perbandingan ini menunjukkan betapa signifikannya peran pinjaman luar negeri dalam menutupi kesenjangan anggaran pencegahan bencana nasional.

Sebelum pinjaman dari Spanyol, BNPB telah memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp949.168.712.486 yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur mitigasi bencana.

Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Kemudian di sepanjang pantai yang sering kali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu,” kata Suharyanto.

Lebih lanjut, infrastruktur ini mencakup pemasangan sensor di sepanjang pantai rawan gempa dan tsunami yang terhubung langsung ke pusat kendali BPBD di daerah.

Selain pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) sebagai instrumen penting dalam penanggulangan bencana.

DSP digunakan saat bencana terjadi maupun ketika status bencana telah ditetapkan dalam kondisi siaga darurat atau tanggap darurat.

Suharyanto menekankan bahwa DSP tidak hanya dipakai untuk penanganan darurat, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun langkah pencegahan di daerah yang kerap mengalami bencana berulang.

“Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” kata Suharyanto.

Strategi ini dinilai efektif karena menyasar daerah dengan riwayat bencana, sehingga upaya pencegahan menjadi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, BNPB juga menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyusun sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam memperkuat ekosistem mitigasi bencana nasional, mulai dari deteksi dini hingga jalur evakuasi.

Dengan persetujuan pinjaman baru dari Spanyol, kapasitas BNPB dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi diharapkan meningkat signifikan, terutama dalam hal kesiapsiagaan dan pencegahan di daerah rawan.